Kopeng, 4 Februari 2026 – Pemerintah Desa Kopeng terus berkomitmen meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Fokus utama tahun ini terletak pada penataan kembali Tanah Bengkok yang menjadi hak kelola perangkat desa serta optimalisasi Sisa Tanah Aset Desa untuk kepentingan masyarakat luas.

1. Pengaturan Tanah Bengkok Perangkat Desa

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tanah Bengkok merupakan tanah negara yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

• Fungsi: Sebagai stimulan kinerja bagi aparatur desa.

• Status Hukum: Tanah ini tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan hak miliknya, melainkan hanya hak kelolanya saja selama masa jabatan masih aktif.

• Pembaruan: Saat ini, Pemerintah Desa tengah melakukan pendataan ulang batas-batas wilayah bengkok guna menghindari sengketa lahan di masa depan.

2. Inventarisasi Sisa Tanah Aset Desa (Tanah Kas Desa)

Di luar Tanah Bengkok, terdapat sisa tanah aset desa atau sering disebut Tanah Kas Desa (TKD). Lahan ini merupakan potensi besar yang jika dikelola dengan benar, dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pemerintah desa berencana membagi pemanfaatan sisa lahan ini ke dalam beberapa sektor:

• Sektor Pertanian: Disewakan kepada warga masyarakat desa.

• Sektor Fasilitas Umum: Pembangunan lapangan olahraga atau taman edukasi warga.

• Sektor Ekonomi: Pembangunan ruko desa atau pasar desa untuk menunjang UMKM lokal.

Pernyataan Pemerintah Desa

Kepala Desa Kopeng menyatakan bahwa keterbukaan informasi mengenai luas dan lokasi aset ini adalah kunci kepercayaan masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah milik desa memberikan manfaat nyata. Bukan hanya untuk kesejahteraan perangkat melalui bengkok, tapi juga untuk kemakmuran warga melalui pengelolaan sisa aset yang produktif," ujarnya dalam rapat sosialisasi kemarin.

Harapan Kedepan

Dengan tertib administrasi aset ini, diharapkan Desa Kopeng dapat menjadi desa mandiri yang mampu membiayai pembangunannya sendiri tanpa hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.